KOTABEKASI – Pengamat Kebijakan Publik dan Politik sekaligus Ketua Dewan Pembina Yayasan Marhaen Sejahtera Indonesia SP. Ricky Tambunan mengungkapkan raibnya tager Pendalatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024.
Selain itu, dirinya juga menilai bahwa Kepemempinan Pj. Wali Kota Bekasi, Raden Gani Muhamad ternyata bobrok.
“Memprihatinkan memang, dari sumber yang dipercaya menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PA Tahun Anggaran 2024 Kota Bekasi Raib sebesar Rp 765 Milyar. Dan, Pendapatan Asli Daerah PAD itu lari kemana, apakah dimakan Setan?,” tegas Ricky Tambunan bertanya, Kamis (26/12/2024).
Menurut sumber, sambung Ricky, kondisi saat ini dalam pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru tercapai sebesar 77 % atau senilai Rp 2,58 Trilyun di Tahun Anggaran 2024 ini dari target Rp 3,3 T yang ditargetkan dan terdapat kekuarangan sebesar Rp 765 Milyar. Pertanyaannya, anggaran itu hilang kemana?
“Kondisi ini saat ini tentu sangat berbeda sekali dengan pencapaian tahun 2023, ketika Tri Adhianto menjabat, baik sebagai Plt dan Walikota yang mana PAD saat itu mencapai sampai 95%. Disamping itu, terlihat belanja Bapenda juga baru mencapai 59%, dan Kinerja Bapenda seperti ini, tentu adalah sangat memprihatinkan?,” ungkapnya.
Ricky menambahkan, dan ini tentu akan berdampak pada Pegawai, sebab maksimal belanja dan tunjangan pegawai, adalah 30% dari APBD, tentu kalau PAD tidak tercapai bersiap2lah, semua pegawai Kota Bekasi akan turun tunjangannya?
Disamping itu, lanjut Rikcy, belanja pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan kepada masyarakat tentu juga akan berkurang? Belanja Pemerintah yang berkurang, akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat, karena belanja pemerintah merupakan stimulan pertumbuhan ekonomi.
“Sepertinya,dalam hal ini Pj. Walikota tidak paham terhadap makro ekonomi, dimana akan tentunya berdampak negatifnya kepada masyarakat secara luas. Kekurangan target PAD sebesar Rp 765 milyar ini mestinya tidak terjadi, sebab Kota Bekasi memiliki PDRB terbesar di Jawa Barat, yakni sebesar Rp 279 Trilyun, dan tentunya ini mestinya berkolerasi positif dengan PAD, bukan malah sebaliknya. Ini aneh bin ajaib bukan?,” cetusnya bertanya.
Padahal, sambung Ricky, indikator ekonomi tahun 2024 jauh lebih baik dari pada tahun 2023. PJ Raden Gani harus bertanggung jawab, dan jangan lepas dari tanggung jawab ini? Kemana Anggaran itu raib? Kok bisa seperti itu? Sebab dengan kondisi seperti ini sudah dipastikan bahwa Pemkot Bekasi harus kembali bersiap siap untuk memperoleh kembali predikat WDP, dan target predikat WTP tentu akan jauh api dari panggang.
“Tidak tercapainya PAD dapat memberikan dampak yang signifikan, baik terhadap Pegawai Daerah maupun masyarakat. Dampak ini akan meliputi aspek ekonomi, sosial, dan administratif,” paparnya.
Ricky menjelaskan, Berikut ini adalah dampak dampaknya, serta penjelasannya :
Dampak terhadap Pegawai Daerah
Keterbatasan Anggaran Operasional
Jika PAD tidak tercapai, alokasi anggaran untuk kebutuhan operasional pemerintah daerah, seperti pemeliharaan fasilitas, pelatihan, dan pengadaan, dapat terhambat. Ini memengaruhi produktivitas kerja pegawai?
Pengurangan Tunjangan dan Insentif
Kegagalan mencapai PAD sering kali menyebabkan penyesuaian anggaran, termasuk pengurangan tunjangan kinerja, insentif, atau fasilitas yang biasanya diberikan kepada pegawai daerah.
Ancaman Pengurangan Tenaga Kerja
Dalam kondisi PAD rendah, pemerintah daerah mungkin melakukan efisiensi anggaran dengan cara pengurangan tenaga kerja kontrak atau honorer.
Penurunan Moral dan Motivasi
Tidak tercapainya PAD bisa memunculkan tekanan psikologis pada pegawai daerah, seperti perasaan tidak aman dalam pekerjaan, yang berdampak pada menurunnya semangat kerja?
Dampak terhadap Masyarakat
Menurunnya Kualitas Layanan Publik
Pendapatan daerah yang rendah dapat menghambat penyediaan layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Masyarakat akan merasakan penurunan kualitas atau kuantitas layanan ini.
Keterbatasan Pembangunan Infrastruktur akan banyak proyek pembangunan daerah, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum, bergantung pada PAD.
Ketika target PAD tidak tercapai, proyek-proyek ini dapat tertunda atau dibatalkan?
Meningkatnya Beban Pajak dan Retribusi
Pemerintah daerah, mungkin berusaha menutupi kekurangan PAD dengan menaikkan pajak dan retribusi, yang pada akhirnya tentu akan membebani masyarakat?
Ketimpangan Ekonomi dan ketidakseimbangan alokasi anggaran, dapat memperbesar kesenjangan sosial dan ekonomi antar wilayah dalam daerah tersebut.
Dampak Jangka Panjang
Keberlanjutan Pembangunan Daerah
Jika PAD terus-menerus tidak tercapai, daerah dapat mengalami stagnasi dalam pembangunan, menghambat pertumbuhan ekonomi lokal.
Kepercayaan Publik akan menurun
Masyarakat akan kehilangan kepercayaan kepada pemerintah daerah, jika tidak ada transparansi dan solusi untuk meningkatkan PAD.
Sementara, Ketergantungan pada Dana Transfer Pusat dan Kegagalan PAD akan memaksa daerah ini, semakin bergantung pada dana alokasi umum (DAU) atau dana alokasi khusus (DAK) dari pemerintah pusat, yang tentu akan mengurangi kemandirian daerah tersebut?
Dan, karena itu kita minta PJ Walikota bertanggung jawab atas ini semua, jangan lari dari tanggung jawab. Pihak pihak yang berkompetan, dan DPRD supaya memeriksa PJ Walikota soal ini? (*)
