KOTABEKASI – Sejalan dengan pemangkasan anggaran dan efisiensi yang dilakukan pemerintah pusat. Pemerintah daerah diduga akan melakukan yang serupa. BUMD yang selama ini kental sebagai ajang politik balas budi, kencang akan turut terdampak yang sama.
Hal tersebut diungkapkan Ahmad Faisal, Sekretaris DPC Kota Bekasi yang juga menjabat sebagai anggota dewan provinsi Jawa Barat.
“Saya kebetulan anggota komisi III dan kami sepakat berkoordinasi untuk membentuk pansus untuk menyikapi hal tersebut secara khusus BUMD yang bermasalah dan tidak menghasilkan,” ujar Faisal di kantor DPC Kota Bekasi, Senin (17/2/2025).
Lebih lanjut Faisal menerangkan bahwa dari 40 lebih BUMD se Jawa Barat, namun hanya 2 BUMD saja yang mampu mampu menghasilkan dan memberikan keuntungan berupa PAD.
“Yang kita tahu memang BUMD selama ini berfungsi sebagai wadah balas budi dalam politik praktis, mereka yang berjasa kemudian diberikan jabatan dan semacamlah. Dan ini bukan rahasia umum lagi. Terlepas adanya efisiensi dari pusat atau tidak saya pikir hal ini serius dan harus disikapi,” papar Faisal.
Komisi III Jawa Barat yang juga membidangi BUMD menurut Faisal telah menggulirkan pembentukan panitia khusus melalui komunikasi para ketua fraksi untuk melakukan efisiensi terhadap BUMD.
“Yang saya tahu hal ini sangat disambut baik oleh bapak gubernur terpilih. Bahkan menurut Pak Dedy Mulyadi tidak perlu pansus, dia sendiri yang akan bertindak melakukan efisiensi terhadap BUMD,” terang Faisal.
Menurutnya efisiensi yang dilakukan tidak menutup kemungkinan untuk menonaktifkan BUMD yang bermasalah. Karena hanya menggerogoti APBD daerah saja.
“Kalau hanya bikin rugi secara manajemen perusahaan yang sehat seharusnya opsi penutupan perlu dilakukan. Tapi kita lihat saja nanti bagaimana reaksi dari Bapak Gubernur terpilih,” ujarnya.
Diketahui Kota Bekasi sendiri memiliki 5 BUMD. Tak jelas dan tanpa pengelolaan yang terbuka pada publik, semuanya diduga kuat juga bermasalah. Selain hanya menjadi proyek bancakan, BUMD menjadi momok utama yang menggerogoti APBD daerah.
Terkait dengan efisiensi pemerintah pusat, pemerintah daerah juga diharapkan mampu membuat keputusan yang tidak populis dengan memangkas pengeluaran daerah yang percuma, khususnya BUMD. Penutupan BUMD yang bermasalah disinyalir mampu membuat sokongan dana yang signifikan pada sektor lain yang lebih membutuhkan. (*)
